WE Online, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan defisit
anggaran pada 2015 bisa dibawah angka 1,7 persen terhadap PDB, apabila
pemerintahan baru mengambil kebijakan untuk menurunkan belanja subsidi
untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Defisit anggaran 2015 dengan
asumsi range adalah 1,7 persen sampai 2,5 persen. Tapi nanti kalau
kemudian pemerintah baru mengambil kebijakan dengan menurunkan subsidi
BBM, maka defisitnya bisa di bawah 1,7 persen, bahkan di bawah 1,5
persen," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/9/2014).
Chatib tidak mau
berandai-andai mengenai kemungkinan pemerintahan baru akan menurunkan
subsidi BBM, namun pemerintahan saat ini masih memberikan alokasi
belanja subsidi BBM yang memadai dalam RAPBN 2015 sesuai baseline.
"RAPBN
2015 adalah baseline untuk operasional di situ ada belanja untuk gaji,
operasional kantor serta kegiatan yang sifatnya rutin yang memang sudah
harus dilakukan oleh pemerintah seperti pembayaran bunga utang dan
subsidi BBM," katanya.
Chatib mengatakan pemerintahan baru bisa
melakukan kebijakan baru terkait BBM dalam APBN-Perubahan, agar terdapat
ruang fiskal untuk belanja produktif, karena pemerintahan lama tidak
etis membuat kebijakan dalam RAPBN 2015.
"RAPBN 2015 hanya baseline
yang dibuat pemerintahan lama tapi dilakukan pemerintahan baru karena
pemerintahan lama tidak etis membuat kebijakan. Kita kan belum tahu
pemerintahan baru mau melakukan kebijakan apa," katanya.
Namun,
ia memperkirakan dengan asumsi defisit anggaran pada kisaran terbawah
1,7 persen terhadap PDB maka pemerintahan baru memiliki dana sekitar Rp
40 triliun yang dapat dialokasikan untuk belanja modal dan pembangunan
infrastruktur.
"Misalnya subsdinya diturunkan, dengan harganya
dinaikkan atau apapun, uangnya bisa untuk mengurangi defisit. Tapi bisa
juga uangnya dipakai untuk membangun infrastruktur sehingga defisitnya
tetap di 1,7 persen," ujarnya.
Menurut dia, solusi paling mudah
dilakukan pemerintah saat ini adalah membatasi konsumsi BBM bersubsidi,
untuk mengurangi beban defisit anggaran dan menjaga ketahanan fiskal,
dalam menghadapi perekonomian global yang masih mengalami kontraksi.
"Kalau
subsidi BBM dikurangi, maka ekspansi fiskalnya tidak perlu ditambah,
karena selama ini defisit tinggi gara-gara dipakai subsidi BBM. Sekarang
ini sulit untuk ekspansi karena ruang fiskal terpakai untuk subsidi
BBM, di sisi lain moneter terpaksa diketatkan untuk mencegah outflow," kata Menkeu. (Ant)
Sumber : http://wartaekonomi.co.id/read/2014/08/12/33491/menkeu-kebijakan-turunkan-subsidi-bbm-bisa-tekan-defisit-anggaran.html
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar